Reporter : Andrew Woria
Serui – Ketua DPR Papua, Jhon Banua Rouw bersama Ketua Komisi III, Benyamin Arisoy dan sekretaris komisi I dewan perwakilan rakyat Papua, F. Warkekwa melakukan tatap muka bersama tokoh masyarakat, serta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Jhon Banua Rouw yang ditemui usai pertemuan menjelaskan bahwa sebagian besar tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan bahwa, belum puas dengan pembangunan yang ada terutama dengan dana otsus yang sangat terbatas, sehingga dalam diskusi diperoleh penyampaian dari semua masyarakat dan pemerintah daerah, antara lain ada dua hal yang penting yaitu :
1. Otonomi khusus tetap berjalan secara undang-undangnya sementara dana otsus yang akan berakhir di 2021, diminta diperpanjang namun dengan syarat bukan 2% dari DAU Nasional, tetapi bertambah dari 2%. Hal ini karena dari 2% sebelumnya belum bisa memenuhi kebutuhan secara umum di Papua, jika melihat kondisi ekonomi akses transportasi dan geografis di Papua.
“Dengan dana 94 Triliun (Dana Otsus) yang telah berjalan selama 20 tahun ini, itu sangat kecil kalau kita bagikan ke seluruh kabupaten kota di Papua. Kita lihat di Kabupaten Kepulauan Yapen, setiap tahunnya hanya menerima 90 Milyar, namun untuk 2 tahun terakhir, turun menjadi 49 sekian Milyar (50%), ini sangat kurang jika untuk membiayai semua biaya pendidikan, biaya kesehatan, di kabupaten ini. ” tuturnya.
2. Selain itu dirinya menerima aspirasi pemekaran DOB untuk 3 kabupaten di Kabupaten Kepulauan Yapen. Aspirasi tersebut pun dicatat dan akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah pusat, supaya dalam revisi undang-undang nanti ada poin-poin yang bisa ditambahkan.
“Ini aspirasi yang kami dapati dan kami DPRP sudah, sepakati bahwa apapun aspirasinya, akan kita tampung dan akan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Inilah Kerinduan Hati dari masyarakat Papua, inilah yang menjadi Kerinduan mereka, bagaimana caranya kita menjawab. ” ungkapnya.
Ditambahkannya bahwa kerinduannya adalah semua anak sekolah harus mendapatkan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan harus baik, pembangunan akses jalan harus baik. Selain itu yang terpenting adalah tidak hanya memberikan undang-undang, tetapi pemerintah pusat harus memberikan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat.
(Foto : Robby Mesak)
